SUARA SEMARANG - Terungakap jumlah saldo kas mengendap uang milik Pemprov Jateng cukup banyak, ada ribuan triliun rupiah.
Total ada Rp 2,062 triliun uang saldo kas Pemprov Jateng yang mengendap di bank, hingga per November 2022.
Hal ini diungkap oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan jumlah saldo kas Provinsi Jawa Tengah di bank saat ini jumlahnya Rp 2,062 triliun.
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, dari total Rp2,062 triliun itu berasal dari berbagai sumber.
Baca Juga:Ganjar Pranowo Akui Puan Maharani Panglima Tempur saat Dirinya Menang di Pilgub Jateng Dua Periode
Seperti tabungan Pilkada, projek yang belum dibayarkan termasuk sisa uang di RSUD (BLUD) dari penerimaan klaim Covid-19 bulan Desember 2021 dari pemerintah pusat.
Adapun dana endapan yang belum diserap oleh kabupaten/kota se-Jateng jumlahnya mencapai Rp 11,7 triliun. Total saldo di bank ada Rp 13,8 triliun per 30 November.
"tentu hari ini pasti sudah berkurang cukup banyak. Bahkan kami sendiri di Pemprov mencoba untuk menginventarisasi satu persatu di antaranya mereka itu yang belum yang mana," kata Ganjar, usai Penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).
Ganjar telah memerintahkan agar anggaran tersebut diakselerasi penyerapannya.
"Kita sudah mulai ongoing untuk diserap semua karena ternyata dari posisi-posisi seperti itu rasa-rasanya setiap OPD punya waktu, cara, dan kemudian mekanisme sendiri," ujarnya.
Baca Juga:Mak Ganjar Jawa Tengah Bantu Korban Terdampak Banjir di Kabupaten Pati
Ganjar menjelaskan, anggaran yang belum terserap antara lain untuk pembayaran sejumlah DAK Fisik di kabupaten dan OPD.
"Jadi sebenarnya tinggal bayar-bayar itu saja. Ini contoh-contoh mempercepat yang nanti biasanya ya itu ngebut di belakang," katanya.
Ganjar memastikan anggaran yang masih mengendap di bank itu bukan disengaja untuk mendapatkan bunga. Maka Ia meminta kepada seluruh jajarannya agar segera membelanjakan anggaran tersebut.
"Kalau ada yang ngendonin duit sengaja mens reanya pengin korupsi ya tangkap saja. Ini nanti BPK bisa mengaudit, sehingga tidak hanya sekadar keuangannya saja tapi termasuk manajerial dan BPK sudah melakukan itu," tandasnya.
